Kuasa Hukum hadir pada persidangan Pengucapan Putusan Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kab. Parigi Moutong Tahun 2024, di Ruang Sidang Pleno MK. Senin (24/2/2025). (Gbr Humas MK/Panji)
Jakarta, Bongkarsulteng.my.id - Gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong, Nizar Rahmatu – Ardi ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuahkan hasil.
Sebagian dari gugatannya diterima hasilnya calon Bupati Amrullah S Kasim Almahdaly didiskualifikasi alasannya karena Amrullah adalah mantan narapidana sehingga pencalonannya tidak sah dan batal demi hukum.
Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya menyebut, verifikasi dokumen syarat calon yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong menunjukan bahwa Amrullah tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon Bupati.
KPU menemukan Amrullah belum memenuhi masa jeda lima tahun setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung pada 30 Januari 2020.
Meski demikian dalam putusan yang dibacakan Hakim MK RI Arief Hidayat pada Senin 24 Februari 2025 dengan tegas menyebut tidak mendiskualifikasi pasangannya (wakil bupati) Ibrahim Hafid.
Olehnya Pemilihan Suara Ulang (PSU) harus kembali dilakukan di semua TPS di desa dan kelurahan serta Kecamatan di Kabupaten Parigi moutong dalam tempo 60 hari kerja sejak diputuskan.
Untuk pembiayaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah dengan nilai yang sama seperti pada pemilihan sebelumnya yakni 63 miliar rupiah.
Sebelumnya untuk hasil pilkada Parigi Moutong sebenarnya dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 3, Erwin Sahid dengan perolehan 81.129 suara di susul paslon nomor urut 4, M Nizar Rahmatu -Ardi dengan perolehan 62.872 suara kemudian Paslon nomor urut 2 Moh Nur Dg Rahmatu-Arman dengan perolehan 33.119 suara selanjutnya Paslon nomor urut 1, Badrun Nggai-Muslih meraih 27.667 suara dan yang terakhir Paslon nomor urut 5, Paslon Amrullah S Kasim Almahdaly- Ibrahim A Hafid dengan perolehan 17.834 suara.
إرسال تعليق