POSO,Bongkarsulteng.my.id - Catatan redaksi media ini, ada 3 Kabupaten di Sulawesi Tengah yang berhasil mendapat pinjaman dengan bunga ringan dari Kementerian Keuangan melalui pinjaman Pemulihan Ekonomi Daerah (PEN) yang disalurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sejak tahun 2020.
Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Morowali Rp 200 M, Kabupaten Parigi Moutong Rp 14,8 M dan Kabupaten Poso Rp 80 M.
Meski tujuannya sama untuk menekan dampak perekonomian masyarakat akibat Covid-19 namun pemanfaatan anggaran senilai miliaran rupiah di setiap daerah berbeda-beda.
Di Parigi Moutong dana pinjaman sebesar itu dipergunakan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat Covid-19.
Untuk Kabupaten Morowali Utara, Rp 130 M dipergunakan membangun infrastruktur jalan dan jembatan di pedesaan, serta sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan sementara sisanya Rp 70 M digunakan membangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Pustu) di 25 desa dan perbaikan Rumah Sakit Umum (RSUD) Kolonodale.
Sementara untuk Kabupaten Poso yang penandatangan MoUnya dilakukan di Gedung Torulemba pada 08 Agustus 2023 dengan masa tenor 3 tahun, dipergunakan untuk membangun rumah sakit baru di Desa Maliwuko, Kecamatan Lage.
Pinjaman dari PEN itu sendiri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memerlukan pertimbangan dari beberapa kementerian Pusat dan sudah disepakati oleh DPRD Kabupaten Poso yang disahkan melalui surat keputusan DPRD Poso Nomor 172/14./KEP.DPRD/2022.
Bupati Poso, Verna G Inkiriwang pada sebuah kesempatan menjelaskan alasannya mengapa dana pinjaman PEN tersebut diprioritaskan untuk pembangunam rumah sakit.
Karena sifat pinjaman untuk membantu daerah yang terdampak Covid-19 sehingga sangat relevan sekali jika bantuan tersebut difokuskan untuk peningkatan pelayanan kesehatan.
Berikut karena mengingat bangunan rumah sakit Poso sudah berusia 94 tahun sehingga dipastikan daya tahannya sudah tidak layak dan bisa saja ambruk dan membahayakan pasien dan orang yang sedang berada di lokasi rumah sakit.
RSUD Poso kata Verna sangat membutuhkan dukungan fasilitas semisal cuci darah.
Saat ini kata Verna rumah sakit Poso belum memiliki ruang dan alat yang diperlukan sehingga untuk cuci darah para pasien terpaksa harus di rujuk ke rumah sakit yang ada di Palu, Makassar atau di rumah sakit yang sudah memiliki peralatan yang di maksud.
Oleh karena pertimbangan-pertimbangan itulah sehingga pemerintah daerah memutuskan menyetujui pinjaman PEN tersebut.
(Verna G Inkiriwang : "Masyarakat berhak mendapat pelayanan kesehatan dan pemerintah wajib menyediakan fasilitasnya".Foto, Sofyan / Potret Sulteng)
"Masyarakat perlu dilayani dan tugas pemerintah wajib menyediakan fasilitas yang mereka butuhkan. Pemerintah tidak boleh diam, harus berani mengambil keputusan. Karena pertimbangan rumah sakit kita yang ada saat ini sudah tidak memadai, orang cuci darah saja harus di rujuk ke rumah sakit lain sehingga saya akhirnya memutuskan menerima bantuan tersebut. Tujuannya untuk masyarakat, mereka butuh pelayanan dan sekali lagi kami sebagai pemerintah wajib menyediakan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya," jelasnya.
Verna Inkiriwang, saat disinggung terkait maraknya isu yang menyebut bahwa utang Rp 80 M itu menjadi beban bagi masyarakat hanya tersenyum dan berujar.
"Apa yang kami bebankan bagi masyarakat? Kita punya APBD, kita melakukan pinjaman terbatas hanya 80 miliar. Itu sudah diperhitungkan, sudah disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Morowali Utara pinjamannya 200 miliar dan tidak masalah, yang penting di sini bagaimana masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan sesuai yang mereka butuhkan," tegasnya.
إرسال تعليق