POSO, Bongkarsulteng,my.id - Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengapresiasi terlaksananya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPKP dengan Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Universitas Tadulako serta penyampaian hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2023 yang berlangsung di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa 11 April 2023.
Bupati Poso dr. Verna Gladis Mery Inkriwang bersama Rektor Untad Prof. Dr. Amar, Bupati Parimo diwakili Wakil Bupati Hi. Badrun Nggai dan Kota Palu yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Palu Dr.Muhammad Rizal melakukan Penandatanganan MoU dengan BPKP Sulawesi Tengah.
Wakil Gubernur berpesan agar pengelolaan anggaran dapat lebih baik dan kepada Rektor Universitas Tadulako agar mempersiapkan kader terbaik yang potensial dan kelak menjadi pimpinan daerah kedepan karena pemerintah provinsi sedang melakukan study berkaitan visi - misi Gubernur Sulawesi Tengah terkait pemekaran wilayah yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kesempatan kepada siapa saja.
“Prediksi saya dengan Pak Gubernur, Sulawesi Tengah bisa dimekarkan menjadi empat yakni rumpun toli-toli, rumpun kaili, rumpun sintuwu maroso dan rumpun banggai raya. Untuk itu
kami persiapkan dasar dan pondasinya agar generasi kedepan yang dihasilkan Rektor dapat menjadi pegawai yang handal,” sebut Wakil Gubernur.
Menurut Wakil Gubernur instruksi pertama yang dikeluarkan dalam kepemimpinannya bersama Gubernur H. Rusdy Mastura yakni inspektorat harus mengawal OPD yang memiliki potensi melakukan kekeliruan dan Alhamdulillah berkat bimbingan BPKP perwakilan Sulawesi Tengah mendapat predikat WTP.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Evenri Sihombing mengawali sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan seluruh jajaran karena telah memfasilitasi penyelenggaraan kesepakatan tata kelola yang lebih baik dan penyampaian hasil-hasil evaluasi penyelenggaraan perencanaan.
Diharapkan tata kelola daerah lebih baik termasuk penyelenggaraan pendidikan di universitas yang lebih baik dan akuntabel.
“Kegiatan ini bukanlah awal, tetapi adalah langkah yang paling mendasar untuk membangun Sulawesi Tengah kedalam tata kelola yang lebih baik, demikian pula dengan kerjasama dan berharap tidak hanya berakhir di atas kertas,” ujarnya.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah Raden Suhartono berharap dengan anggaran terbatas pemerintah agar memprioritaskan program kegiatan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Juga dibutuhkan evaluasi, apakah anggaran tersebut sinkron dengan pusat dan daerah dengan harapan provinsi Sulawesi Tengah semakin meningkat dam maju dari provinsi lainnya.
Sumber : Bid.IKP Diskominfosandi | Kabupaten Poso
إرسال تعليق