Menurut Wati, pengurusan kartu sehat memang berbayar dan hal itu kata Watu sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pihaknya tambah Wati hanya menjalankan apa yang menjadi kewajibannya untuk melayani termasuk menyetor konstribusi pendapatan dari biaya pemeriksaan kesehatan di Puskesmasnya tersebut.
“Tidak bisa dikatakan pungli karena ada aturannya, mengurus kartu sehat memang berbayar Rp 15.000, bukan 25 ribu seperti yang dilaporkan masyarakat ke media. Jadi tidak ada pungli sama sekali,” jelas Wati kepada media ini, Jumat (11/8/2022).
Kepada masyarakat Wati berharap agar tidak membuat polemik yang akhirnya akan berdampak pada kinerja petugas yang selama ini sudah dengan tulus melayani bahkan hingga harus menahan lapar karena terikat oleh tugas pelayanannya.
“Kami sudah bekerja dengan tulus bahkan sampai tidak makan karena harus melayani kebutuhan masyarakat. Jadi tolong sampaikan agar tidak membuat laporan yang hanya akan mengganggu tugas pelayanan kami,” himbaunya.
إرسال تعليق