Jawaban Menohok Bupati Poso Bikin Kedok Darmin Sigilipu Terbuka Lebar

Poso, Bongkarsulteng.my.id – Pernyataan mantan Bupati Poso, Darmin Sigilipu yang di muat di salah satu media online ‘Polemik Hutang Pemda Poso, Das Sentil Verna, Membangun Tak Harus Ngutang, Tunjukan Inovasimu’ menimbulkan reaksi dari berbagai pihak.

Ibarat kata pepatah ‘Semut di seberang lautan bisa nampak, gajah di depan mata tidak terlihat ” pernyataan Darmin yang memojokan kebijakan bupati terpilih dr Verna Gladies Inkiriwang untuk membangun rumah sakit baru lewat pinjaman lunak dari PT MSI justru berbalik dan memakan diri sendiri.

Tak hanya dari anggota DPRD dan masyarakat awam, sindiran Darmin yang mengatakan membangun tak harus ngutang, tunjukan inovasimu juga ikut di reaksi oleh Bupati Poso.

“Jika yang berbicara itu tau dan mampu berinovasi seperti sarannya, lalu kenapa saat memimpin tidak bisa membangun RSUD Poso ? Ujar Verna pada awak media, Kamis (25/8/2022).

Menurut Verna, harapan membangun RSUD yang baru sudah ada sejak 2011, 2019, 2021 sebab saat itu DPRD Poso sudah meminta Pemda agar segera memperbaiki atau membangun RSUD yang lebih representatif dengan fasilitas yang lebih lengkap. Nah, saat itu apa kesulitannya?

Diterangkannya, bukan hanya Poso yang melakukan peminjaman ke pemerintah pusat namun ada ratusan daerah lain di luar sana yang sudah bisa bangun RSUD untuk masyarakatnya, dan bahkan kata Verna mampu membangun jalan dan jembatan melalui pinjaman tersebut.

“Ini pinjaman bukan ke rentenir atau tukang loak atau swasta, pinjaman ini fasilitas negara dan resmi, negara tau banyak kesulitan daerah yang kronis tidak pernah bisa ditanggulangi dari APBD,” ujarnya.

“Kami pun sudah berkonsultasi di Kementrian Kesehatan tentang kondisi RSUD Poso dan bagaimana cara pembangunannya ke depan sehingga kami memperoleh rekomendasi Kemenkes untuk diajukan ke SMI, jadi bukan tanpa dasar”

“Sebagai referensi adalah Kabupaten Morowali Utara yang telah mendapat pinjaman 200 M untuk pembangunan RSUD dan jalan. Namun untuk Poso kami tidak muluk-muluk, kita berniat baik dan berusaha dengan cara dan hitungan terukur, mencoba 120 M, tapi bisa saja yang diperoleh kurang dari itu. Nanti pemerintah pusat yang akan menilai”, jelasnya.

Terakhir Verna menyindir Das dengan mengatakan sebaiknya lebih memahami dan lakukan penelitian mendalam sebelum mengeluarkan statement.

“Apakah ini akibat dangkalnya pemahaman atau ketakutan yang berlebihan? Sekali lagi sifat negarawan kita di uji saat seperti ini,” sindirnya.

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso yang diributkan oleh sekelompok orang itu sebenarnya adalah rekomendasi pokok-pokok pikiran DPRD Poso selang waktu beberapa tahun bahkan telah di bahas dari periode-periode sebelumnya.

Namun sampai bupati berganti bupati hingga ke bupati Darmin Sigilipu tidak ada solusi yang dapat dijadikan sebagai jalan keluarnya.

Oleh karena itu, saat Bupati Verna Inkiriwang mengadakan konsultasi ke Jakarta beliau direkomendasikan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI bahwa untuk pembangunan RSUD Poso tidak bisa lagi dilakukan di tempatnya saat ini.

Pasalnya rumah sakit itu sudah termakan usia, sudah 98 tahun sehingga tidak layak dan bersifat tambal sulam.

Sebagai jalan keluarnya Kementerian lantas merekomendasikan alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah ke PT. SMI yang merupakan Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Resmi di bawah Kementrian Keuangan RI untuk menjaga Stabilitas Fiskal dan menjaga momentum pembangunan Ekonomi akibat dampak penurunan Pendapatan Daerah.

Pertanyaannya, kenapa harus Ke SMI ? Jawabannya karena Menu Pembangunan RSUD tidak masuk dalam kebijakan DAK atau sumber penganggaran lainnya dari Pemerintah Pusat dimana penganggarannya tdk bersifat Multiyears.

Dengan Metode Pinjaman Daerah, di peroleh manfaat :
1. Daerah terhindar dari efek inflasi.
2. Pendapat RSUD sudah bisa diperoleh pada tahun kedua (Percepatan peningkatan PAD)
3. Pembangunan rumah sakit baru dipastikan mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang bersifat Multiplier effect dimana masyarakat sendiri akan ikut merasaKan peningkatan layanan yang lebih cepat dan mandukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Itulah sebabnya Pemda Poso dengan tetap memperhatikan tahapan dan prosedur yang sudah di tentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut tentu saja dengan mengedepankan prinsip kehati-haatian agar tidak terpeleset atau menjadi seperti proyek gagal jembatan Kabose yang hingga hari ini mangkrak atau tidak pernah selesai-selesai.

Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

أحدث أقدم
Post ADS 1
Post ADS 1