Warga setempat mengungkapkan kekecewaan mereka atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan tersebut. "Penambangan pasir di Boe sudah pasti merusak lingkungan dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Anehnya, pemerintah diam saja," ujar beberapa warga yang enggan disebutkan namanya, menunjukkan kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang terkesan tutup mata.
Ketiadaan tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Poso menimbulkan dugaan kuat adanya konspirasi antara pengelola tambang ilegal dan oknum pemerintah. Warga semakin curiga bahwa praktik ini dilindungi oleh mereka yang seharusnya menegakkan hukum, bukan justru melanggarnya.
Ketika dimintai tanggapan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, Murniati Putosi, berjanji akan melakukan pengecekan terkait legalitas aktivitas penambangan tersebut. "Besok saya cek, mo liat dokumen izin LH dulu," ungkap Murniati saat dihubungi pada Selasa (27/8). Namun, janji tersebut nampaknya hanya sebatas retorika, mengingat hingga kini tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.
Upaya media untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari Murniati juga menemui jalan buntu. Pesan singkat yang dikirim oleh wartawan hanya dibaca tanpa ada tanggapan. Sikap bungkam ini semakin memperkuat dugaan warga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, dan mungkin saja, konspirasi tersebut benar adanya.
Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa pengelolaan tambang pasir ilegal di Poso akan terus berlanjut tanpa adanya tindakan tegas dari pihak yang berwenang. Masyarakat kini menanti, apakah ada keberanian dari pemerintah untuk memutus mata rantai konspirasi ini, atau justru akan terus membiarkannya merajalela? (Dedy)
Posting Komentar