Rapat Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Poso Bahas Khusus Soal Wisata dan Rencana FDP Oktober Mendatang

Poso, Bongkarsulteng.my.id - Rapat kerja daerah (Rakerda) pemandu wisata yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Dewan Pimpinan Cabang Daerah (DPC) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang digelar di Tentena, (03/9/2022) berhasil menarik beberapa keputusan yang relevansinya berkaitan dengan pengembangan dan kemajuan kepariwisataan di Sulawesi Tengah secara umum dan bagi Kabupaten Poso khususnya.

Antara lain melakukan regenerasi pemandu wisata baru lewat perekrutan yang tepat sasaran,  mengupayakan pemenuhan kebutuhan Kartu Tanda Anggota (KTA), sertifikasi pemandu wisata aktif dan mengupayakan kantor sekretariat HPI yang multiguna, mendorong terbentuknya desa wisata yang diprogramkan pemerintah pusat, merintis spot-spot wisata baru termasuk mengembangkan areal berpotensi untuk diving dan snorkeling di Desa Kapompa dan di Watuyano Danau Poso serta penerapan aturan menggunakan pemandu wisata lokal dalam setiap kegiatan touring di Kabupaten Poso.

"Kita butuh regenerasi pemandu wisata baru, salah satunya dengan cara melakukan pelatihan yang calonnya dapat kita ambil dari Unkrit dan Untad. Mereka inilah yang nanti kita beri pelatihan supaya bisa menjadi pemandu - pemandu wisata baru," ujar salah satu peserta rapat, Yosafat Tabasi yang juga Dosen di Universitas Unkrit Tentena.

Dina Sawuwu

Terkait pembangunan Sekretariat HPI menurut peserta rapat, Dina Sawuwu dipandang perlu sebagai pengganti turis informasi yang selama ini banyak dibangun pemerintah di Kecamatan - Kecamatan namun tidak relevansi dan hanya menjadi bangunan kosong yang akhirnya menjadi mubazir percuma.

"Kenyataannya banyak sekali bangunan-bangunan fisik yang dibangun pemerintah namun 99 persen hanya mubazir percuma. Itu sudah tidak relevan lagi, jadi sebaiknya dibangunkan Sekretariat saja, itu yang lebih efektif dan dapat dimanfaatkan untuk banyak hal yang berkaitan dengan kepariwisataan," ungkap Dina yang juga adalah pemandu wisata senior dan pengatur perjalanan wisata yang berkedudukan di Tentena.

 Masalah sampah yang bertebaran di pintu - pintu masuk Tentena dan di setiap wilayah objek - objek wisata  juga menjadi agenda pembahasan rapat pemandu wisata yang ikut dihadiri oleh Dinas Pariwisata Poso tersebut.

Selain membahas soal pengembangan dan  kemajuan kepariwisataan, dalam rapat tersebut juga ikut disentil soal stigma negatif  yang timbul dikalangan pemandu wisata dan tamu mancanegara yang masih kasat mata terlihat lewat pos-pos penjagaan dari operasi Satgas Madago Raya.

Dalam hal ini, pemerintah atau aparatur negara dihimbau sebaiknya lebih jeli memikirkan agar pos - pos seperti itu sebisa mungkin tidak menimbulkan paradigma negatif terutama bagi wisatawan mancanegara.

"Disatu sisi kita harus berupaya menimbulkan kesan kepada wisatawan yang kita pandu bahwa Poso sudah aman tapi disatu sisi ternyata masih ada pos penjagaan semisal di jalur lintas wisatawan di Hae antara Kasiguncu dan Napu"

 "Ini tidak bisa kita hindari dan pasti akan menimbulkan stigma negatif bagi wisatawan yang kebetulan melintas di wilayah tersebut," ungkap Ketua DPC HPI Kabupaten Poso,  Deddy Todongi seraya menyarankan agar pos-pos semacam itu sebaiknya dipikirkan kembali oleh pemerintah.

Tak hanya soal pos penjagaan bersenjata, masalah tambang emas ilegal yang bisa jadi pemicu konflik juga menjadi kekhawatiran para pemandu wisata Poso sehingga pemerintah perlu di dorong untuk bisa menghilangkan paradigma dan kekhawatiran yang dimaksud.

Selain persoalan kamtibmas soal Festival Danau Poso (FDP) yang akan digelar pada 20 -22 Oktober mendatang juga menjadi agenda pembahasan rapat tersebut.

Khusus FDP kali ini, HPI sebagai satu-satunya organisasi pemanduan resmi yang dilindungi UU No 10 Tahun 2009 dan  PERMEN No 13 Tahun 2015 HPI secara tegas memghimbau untuk diikutsertakan tidak hanya sebagai penonton atau penggembira saja melainkan sebagai pihak yang memang wajib berperan serta dalam setiap event yang berkaitan dengan kepariwisataan.

DPC HPI Kabupaten Poso sendiri merupakan organisasi legal yang memiliki peran yang sangat penting khsusnya untuk merintis dan mempromosikan tempat - tempat wisata baru yang tadinya belum dikenal jadi terkenal dan akhirnya dikunjungi wisatawan mancanegara.

Anggota HPI umumnya terdiri dari Pemandu Wisata atau Pramuwisata yang dikenal dengan sebutan Tour Guide yang memiliki keahlian berbahasa asing.

Pemandu wisata bertanggungjawab mendampingi dan melindungi wisatawan (turis) yang dipandunya. 

Dalam menjalankan tugasnya seorang pemandu juga bertugas membagikan petunjuk, memberikan tutorial kepada  turis dan harus sanggup memaparkan seluk beluk tempat yang dikunjungi.

Umumnya pemandu wisata berasal dari wilayah yang bersangkutan. 









Post a Comment

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1
Post ADS 1